Belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 2.204,3 triliun. Terbagi atas belanja pemerintah pusat Rp 1.443,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761 triliun.

Komponen belanja pemerintah pusat meliputi belanja Kementerian Lembaga (KL) sebesar Rp 814,1 triliun dan non KL sebesar Rp 629,2 triliun.

Dari seluruh Kementerian yang ada, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapatkan anggaran paling besar dengan Rp 106,9 triliun. Sementara untuk Lembaga, adalah anggaran Polri dengan Rp 77,8 triliun.

Berikut rinciannya:

1. Kementerian 2018

  1. Kementerian PUPR Rp 106,9 triliun
  2. Kementerian Pertahan Rp 105,7 triliun
  3. Kementerian Agama Rp 62,2 triliun
  4. Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun
  5. Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun
  6. Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun
  7. Kementerian Ristek Dikti Rp 41,3 triliun
  8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 40,1 triliun
  9. Kementerian Sosial Rp 34 triliun
  10. Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun

2. Kementerian 2017

  1. Kementerian PUPR Rp 105,6 triliun
  2. Kementerian Pertahanan Rp 104,4 triliun
  3. Polri Rp 72,4 triliun
  4. Kementerian Agama Rp 60,7 triliun
  5. Kementerian Kesehatan Rp 58,3 triliun
  6. Kementerian Perhubungan Rp 48,7 triliun
  7. Kementerian Keuangan Rp 42,2 triliun
  8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 39,8 triliun
  9. Kementerian Ristek dan Dikti Rp 39,4 triliun
  10. Kementerian Pertanian Rp 23,9 triliun

3. Kementerian

1. Kementerian PUPR anggaran Rp 104,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan Rp 99,5 triliun
3. Polri dengan Anggaran Rp 73 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp 63,5 triliun
5. Kementerian Agama  Rp 57,1 triliun
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun
8. Kementerian Riset dan Teknologi Rp 40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan Rp 39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp 31,5 triliun.

Sumber : detik.com & kompas.com

 

Pilihan pembayaran dalam situs belanja online atau e-commerce kian beragam, namun demikian ada tantangan tersendiri bagi pelaku e-commerce di Indonesia karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki rekening bank.

Hal tersebut membuat pelaku e-commerce di Indonesia harus memutar otak guna memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran.

Tantangan lainnya adalah tidak semua pengguna memiliki rekening bank, serta kartu kredit dan debit.

“Dengan luasnya wilayah geografi di Indonesia, masih banyak pengguna di daerah terpencil yang belum memiliki kartu kredit dan debit sebagai sarana pembayaran belanja online,” ungkap Chief Executive Officer (CEO) Shopee Chris Feng saat berbincang dengan Kompas.com di Kantor Shopee, Wisma 77, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Feng mengatakan, dengan itu pihaknya harus mencari rekanan atau partner yang bisa menyediakan sarana pembayaran tanpa harua menggunakan kartu kredit maupun debit.

“Kami berkolaborasi dengan Indomaret sebagai salah satu alternatif metode pembayaran, dimana pengguna dapat membayarkan transaksi mereka di gerai Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Feng, pihaknya juga terus mengembangkan salah satu metode pembayaran masa depan ialah dompet elektronik.

Menurutnya, saat ini Shopee memiliki fitur dompet elektronik, ShopeePay, yang digunakan untuk transaksi non-tunai. Feng menegaskan, popularitas dompet elektronik sedang meningkat karena kenyamanan penggunaan yang ditawarkan.

“Kami melihat dompet elektronik sebagai peluang yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan,” jelasnya.

Sementara dari aspek perizianan, Feng belum menjelaskan lebih lanjut terkait proses perizinan dompet elektronik tersebut.

“Untuk saat ini kami belum dapat memberikan komentar mengenai hal ini,” pungkasnya.

Pada semester I 2017, perusahaan e-commerce Shopee membukukan transaksi (gross merchandise value) senilai 3 miliar dollar AS.

Perusahaan yang bermarkas di kawasan Sience Park Singapura ini pun menargetkan pertumbuhan bisnis hingga mencapai angka dua digit sampai akhir tahun 2017. Kompas-PRAMDIA ARHANDO JULIANTO